NGANJUK, Jatimvote.com — Konferensi Daerah (Konferda) DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur versi Presidium Risyad Fahlefi di Kabupaten Nganjuk, Minggu (6/9/2026), berlangsung ricuh. Forum yang membahas kepemimpinan dan arah organisasi itu diwarnai aksi pelemparan kursi dan gelas, dugaan intimidasi terhadap peserta, serta sejumlah tudingan terkait politik uang dan intervensi.
Berdasarkan pantauan di lokasi, kericuhan terjadi di ruang persidangan ketika ketegangan meningkat di tengah jalannya forum. Sejumlah benda dilaporkan dilempar, sementara pecahan lampu disebut berserakan di area persidangan.
Sejumlah delegasi, termasuk peserta dari Cabang Jember, disebut mengalami luka fisik dalam insiden tersebut. Peserta yang menyampaikan kritik terhadap jalannya persidangan juga mengaku mendapat tekanan dan intimidasi.
Informasi yang diterima media menyebut dugaan intimidasi melibatkan panitia lokal bersama sejumlah oknum dari cabang peserta Konferda. Namun, tudingan tersebut belum terverifikasi secara independen dan masih memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut.
Persoalan Keabsahan Cabang
Ketegangan dalam Konferda disebut bermula dari protes sejumlah peserta mengenai status beberapa cabang yang dipersoalkan keabsahannya.
Peserta mempertanyakan keberadaan sejumlah cabang yang disebut tidak memiliki Surat Keputusan (SK) yang sah. Selain itu, muncul pula tudingan mengenai keberadaan "cabang siluman" dan cabang yang mengalami dualisme kepengurusan setelah kongres sebelumnya.
Peserta yang menyampaikan keberatan menilai keikutsertaan cabang-cabang yang statusnya dipersoalkan dapat memengaruhi komposisi suara dalam pemilihan kepemimpinan DPD GMNI Jawa Timur.
Persoalan tersebut menjadi semakin sensitif karena muncul dugaan adanya aliran dana untuk mengondisikan dukungan cabang.
Muncul Dugaan Dana Rp5 Juta per Cabang
Informasi yang beredar di arena Konferda menyebut adanya dugaan pemberian dana sebesar Rp5 juta untuk setiap cabang. Dana tersebut diduga berasal dari pihak penyokong atau yang disebut "bohir" dan disalurkan melalui pihak tertentu untuk mengarahkan dukungan kepada pasangan calon tertentu.
Namun, dugaan tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.
Pihak-pihak yang disebut berkaitan dengan dugaan tersebut juga belum memberikan keterangan. Karena itu, informasi mengenai dugaan distribusi dana tersebut masih perlu dikonfirmasi dan tidak dapat dipastikan sebagai fakta.
Peserta Tuduhkan Dugaan Intervensi
Dinamika Konferda juga menyeret nama sejumlah pihak di luar organisasi. Sejumlah peserta menuding adanya dugaan intervensi dari oknum penyelenggara Pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota di Jawa Timur.
Mereka menduga terdapat pihak tertentu yang memberikan tekanan kepada pengurus cabang GMNI di daerah untuk memengaruhi sikap atau pilihan dalam Konferda.
Dugaan tersebut disebut membuat sebagian pengurus cabang merasa terintimidasi dan tidak leluasa menentukan pilihan organisasi.
Meski demikian, tudingan keterlibatan KPU dan Bawaslu tersebut belum terverifikasi. Hubungan atau komunikasi antara penyelenggara Pemilu dengan organisasi kemahasiswaan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi tanpa adanya bukti pendukung.
Nama DPP GMNI Turut Disorot
Sorotan juga diarahkan kepada jajaran DPP GMNI versi Presidium Risyad Fahlefi dan mantan Sekjen DPP GMNI Dendy.
Sejumlah pihak menuding keduanya memiliki pengaruh dalam dinamika politik organisasi menjelang maupun setelah terjadinya kebuntuan atau deadlock persidangan.
Pengaruh tersebut dituding berkaitan dengan upaya mengamankan kepentingan kelompok tertentu dalam proses pemilihan. Klaim itu juga dikaitkan dengan isu dugaan distribusi dana Rp5 juta per cabang yang beredar dalam forum.
Namun, hingga berita ini disusun, tudingan tersebut belum mendapatkan konfirmasi dari pihak yang bersangkutan.
Minta Konferda Berjalan Transparan
Pihak yang menyampaikan informasi mengenai polemik tersebut meminta jajaran DPP GMNI dan seluruh pihak yang disebut dalam konflik tidak melakukan intervensi terhadap proses persidangan.
Mereka juga mendesak agar Konferda berlangsung transparan dan tetap mengacu pada mekanisme organisasi, khususnya dalam menentukan keabsahan peserta serta hak suara masing-masing cabang.
Kericuhan dan berbagai tudingan yang muncul dalam Konferda GMNI Jawa Timur di Nganjuk menjadi sorotan karena berkaitan dengan legitimasi proses pengambilan keputusan organisasi.
Persoalan tidak hanya menyangkut pemilihan kepemimpinan, tetapi juga mencakup status keabsahan cabang, dugaan intimidasi terhadap peserta, serta tudingan adanya transaksi untuk memengaruhi suara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan dari Risyad Fahlefi, Dendy, panitia Konferda, maupun pihak KPU dan Bawaslu yang disebut dalam tudingan dugaan intervensi.
Catatan Redaksi: Berita ini memuat informasi dan tudingan yang masih memerlukan konfirmasi. Pihak-pihak yang disebut dalam berita memiliki hak jawab dan dapat menyampaikan klarifikasi kepada redaksi.
Editor : Redaksi
