Jatimvote.com – Wacana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) memunculkan sejumlah pertanyaan kritis terkait urgensi pendirian, desain kelembagaan, kebebasan akademik, akses mahasiswa, hingga potensi reproduksi elite.
Sejumlah persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Universitas Republik Indonesia & Kepemimpinan Nasional: Antara Rekayasa Elite & Demokrasi Kritis” yang digelar Ranggah Rajasa Indonesia (RRI) di HANAKA Social Space, Jalan Flores, Surabaya, Jumat (4/9/2026).
Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Radius Setiyawan menilai pemerintah perlu terlebih dahulu menjelaskan kebutuhan dan arah pembentukan URI. Menurutnya, pendirian institusi pendidikan tinggi baru harus didasarkan pada kajian kebutuhan atau need assessment.
“Persoalan pertama dalam konteks pendidikan kita adalah tidak terserapnya mahasiswa dengan tingkat strata tertentu dalam industri,” kata Radius.
Menurut Radius, pemerintah perlu menjawab apakah masyarakat memang membutuhkan institusi baru tersebut dan persoalan apa yang hendak diselesaikan melalui URI.
Ia juga mempertanyakan posisi dan desain kelembagaan URI, terutama apabila terdapat struktur atau nomenklatur yang dinilai terlalu dekat dengan birokrasi pemerintahan.
“Kenapa tidak namanya rektor? Kenapa ini? Apa bedanya dengan IPDN? Apa bedanya dengan kementerian?” ujarnya.
Radius menilai pertanyaan tersebut berkaitan dengan prinsip otonomi dan kebebasan akademik. Menurutnya, perguruan tinggi tidak semestinya hanya menjadi perpanjangan tangan kekuasaan.
Ia bahkan mengingatkan adanya potensi URI digunakan sebagai instrumen kontrol terhadap kelompok akademik yang kritis apabila desain kelembagaannya tidak menjamin independensi.
“Karena negara frustrasi mendisiplinkan perguruan-perguruan tinggi negeri yang kritis, kita buat perguruan tinggi sendiri saja,” kata Radius.
Akses Mahasiswa Jadi Sorotan
Selain persoalan kebebasan akademik, Radius menyoroti akses pendidikan apabila URI diproyeksikan menjadi institusi yang menghasilkan calon pemimpin nasional.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kesempatan belajar di URI tidak hanya terbuka bagi kelompok tertentu. Ia mengingatkan institusi pendidikan yang terlalu eksklusif dapat mendorong terjadinya reproduksi elite.
“Anak kita enggak bisa masuk. Ini kan kecenderungan di periode sekarang akan memunculkan reproduksi yang baru,” katanya.
Radius menegaskan kritik tersebut bukan berarti dirinya menolak pendirian URI. Ia justru mendorong pemerintah membuka desain institusi tersebut kepada publik agar dapat diuji secara akademik dan demokratis.
“Ketika ini dibangun dari atas, nanti bagaimana itu? Saya kira ini nanti menjadi wacana,” tandasnya.
Lutfil Minta URI Tidak Langsung Dihakimi
Ketua Pengurus Wilayah Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) Jawa Timur Muhammad Lutfil Hakim melihat wacana URI dari perspektif berbeda.
Menurut Lutfil, gagasan pembentukan URI perlu dipahami sebagai salah satu respons terhadap persoalan kualitas sumber daya manusia dan birokrasi. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak langsung membela maupun menghakimi gagasan tersebut.
“Kita tidak boleh kemudian membela ide-ide besar Presiden secara membabi buta, tetapi kita juga tidak boleh menghakimi secara brutal ide-ide besar yang disampaikan oleh pemerintah atau Presiden,” kata Lutfil.
Ia menilai URI dapat menjadi antitesis terhadap persoalan kualitas birokrasi dan kepemimpinan nasional yang selama ini dihadapi negara.
Namun, menurutnya, keberhasilan URI nantinya sangat bergantung pada implementasi. Ia mengingatkan agar institusi tersebut tidak mengulang persoalan yang muncul dalam sejumlah program pemerintah.
Lutfil mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya memiliki tujuan besar dalam investasi sumber daya manusia, tetapi pelaksanaannya menghadapi berbagai persoalan teknis.
“Gagasan atau ide itu kan benar sebetulnya. Ketika alokasi APBN dikeluarkan, MBG itu judul besarnya adalah investasi tentang SDM di masa depan,” katanya.
Karena itu, Lutfil mempertanyakan apakah URI benar-benar mampu melahirkan sumber daya manusia unggul dan apakah lulusannya kelak mampu bekerja secara efektif ketika masuk ke birokrasi maupun BUMN.
Ia bahkan mengusulkan agar URI tidak harus ditempatkan langsung dalam struktur birokrasi. Salah satu alternatif yang menurutnya dapat dipertimbangkan adalah membangun institusi semacam think tank yang menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan.
PGRI Tekankan Pentingnya Kajian Kebutuhan
Ketua PGRI Jawa Timur Djoko Adi Waludjo juga menekankan pentingnya kajian kebutuhan sebelum URI dibangun.
Menurut Djoko, pemerintah perlu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengkaji berbagai aspek, mulai dari kualitas dosen, lokasi, sistem pembelajaran hingga prospek kerja lulusan.
“Lahirnya sebuah gagasan itu harus melalui need assessment: negara ini butuh URI atau tidak? Rakyat ini butuh URI atau tidak?” kata Djoko.
Ia menilai pembangunan URI perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk memastikan lulusan memiliki akses terhadap dunia kerja.
“Lulusannya harus diakses oleh pekerjaan. Berapa bulan? Ada timeline yang dikembangkan. Itu yang menurut saya harus diperhatikan,” ujarnya.
Djoko mengatakan berbagai program dan gagasan pemerintah perlu diuji melalui hasil nyata di lapangan.
“Serba hipotetik, hipotesis semua. Kita ini buktinya. Buktinya MBG itu bagaimana, kemudian KDMP Merah Putih itu nanti bagaimana,” katanya.
Ia menegaskan pandangannya bukan untuk menyerang pemerintah, melainkan memastikan gagasan besar yang disampaikan Presiden dapat diuji berdasarkan hasil nyata.
“Saya hari ini tidak mengkritik pemerintah, tetapi saya ingin tahu bagaimana nanti terjadinya. Saya ingin tahu bukti-bukti yang akan datang dari sebuah ide dasar dari Presiden yang saya cintai ini,” ujar Djoko.
Diskusi Diikuti Sekitar 75 Peserta
Diskusi publik tersebut diikuti sekitar 75 peserta, termasuk mahasiswa dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).
Selain Radius, Lutfil, dan Djoko, forum menghadirkan Asisten Deputi Kepesertaan Usaha Kecil dan Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari yang mewakili Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Turut hadir Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris Y.S., Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Astera Primanto Bhakti, Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Agung Yulianta, EVP Institutional Business 1 Group BRI Mochamad Choliq, perwakilan Kadin Jawa Timur Tri Prakoso, serta Bendahara PWI Jawa Timur Andy Setiawan.
Ketua Ranggah Rajasa Indonesia Eko Ridwan mengatakan diskusi tersebut digelar sebagai ruang untuk membahas isu strategis nasional, khususnya terkait pendidikan, kebudayaan, kesenjangan sosial, dan arah kepemimpinan nasional.
Menurut Eko, wacana URI perlu dibahas secara terbuka karena berkaitan dengan masa depan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Apakah hadirnya URI ini nantinya akan menjadi kompetitor atau melengkapi PTN maupun PTS unggulan seperti ITB, UI, UGM, hingga Unair? Hal inilah yang perlu kita bedah bersama,” kata Eko.
Ia berharap forum tersebut dapat menjadi ruang dialog bagi generasi muda, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk menguji berbagai gagasan pemerintah secara kritis sekaligus konstruktif.
Editor : Redaksi
