JatimVote.com – Pencegahan stunting di Kabupaten Gresik terus diarahkan pada penanganan faktor risiko sejak hulu. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (KBPPPA) memperkuat program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), meningkatkan kapasitas pendamping keluarga, serta mendorong keterlibatan pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
Pendekatan tersebut menyasar berbagai faktor yang memengaruhi tumbuh kembang anak, mulai dari kesehatan ibu, kesiapan berkeluarga, pola asuh, pemenuhan gizi, hingga sanitasi dan kondisi sosial ekonomi.
Ribuan Keluarga Masuk Pemetaan Risiko
Kepala Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik dr. Titik Ernawati menyebutkan, berdasarkan pemetaan sasaran pendampingan tahun 2026, terdapat 26.124 keluarga yang memiliki faktor risiko stunting. Sementara itu, 38.048 keluarga lainnya masuk kategori aman atau tidak memiliki faktor risiko.
Pendataan dilakukan untuk membantu menentukan sasaran intervensi. Pemetaan tidak hanya memperhatikan kondisi kesehatan remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak, tetapi juga kelayakan tempat tinggal, ketersediaan air bersih, sanitasi, serta keadaan sosial ekonomi keluarga.
Menurut Titik, data tersebut perlu diikuti pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan setiap keluarga. Karena itu, kemampuan petugas dan kader di lapangan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pencegahan.
3.030 Pendamping Diperkuat Secara Berkala
KBPPPA Gresik mengerahkan 3.030 anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di 356 desa dan kelurahan. Anggota tim berasal dari unsur tenaga kesehatan, kader TP PKK, dan kader Keluarga Berencana.
Peningkatan kapasitas dilaksanakan setiap bulan untuk memperkuat kemampuan tim dalam melakukan pemetaan, edukasi, serta pendampingan keluarga berisiko.
Titik menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan sosialisasi pendampingan stunting di Kantor Kecamatan Manyar. Penguatan kompetensi kader diharapkan membantu proses deteksi dini dan memastikan keluarga memperoleh informasi maupun dukungan yang diperlukan.
Genting, Dashat, dan MBG Jadi Bagian Intervensi
Ketua TP PKK Kabupaten Gresik, Nurul Haromaini Ali, menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan kepada satu instansi. Diperlukan kerja bersama pemerintah daerah, tenaga medis, kader, pemerintah desa, dan masyarakat.
Sejumlah program yang terus didorong meliputi perluasan Gerakan Genting, optimalisasi TPK, pembentukan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), serta edukasi kesiapan berkeluarga bagi generasi muda.
Pendampingan juga diperkuat melalui pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Kader berperan mendukung distribusi dan memberikan edukasi kepada penerima manfaat.
Nurul mengingatkan bahwa stunting tidak semata-mata berkaitan dengan kecukupan makanan bergizi. Kesehatan ibu, pola asuh, kebersihan lingkungan, dan kondisi ekonomi keluarga turut memengaruhi upaya pencegahannya.
Manyar Diminta Bergerak hingga Tingkat Desa
Pelaksana Tugas Camat Manyar, M. Fither Kuntajaya, meminta Ketua TP PKK di setiap desa serta tiga kepala puskesmas di wilayah Kecamatan Manyar mendukung program pencegahan stunting.
Koordinasi tersebut diharapkan membuat pelaksanaan program lebih terarah, terutama dalam mendeteksi keluarga yang membutuhkan perhatian dan menghubungkannya dengan layanan yang sesuai.
Keterlibatan tingkat desa menjadi penting karena kader dan tenaga kesehatan berada dekat dengan masyarakat. Mereka dapat membantu mengenali kondisi keluarga sekaligus menyampaikan edukasi secara berkelanjutan.
Pencegahan Dimulai Sebelum Anak Lahir
Penguatan program di Gresik menempatkan pencegahan sebagai proses yang dimulai jauh sebelum anak lahir. Edukasi kesehatan reproduksi remaja dan pembekalan calon pengantin menjadi bagian dari upaya membangun kesiapan keluarga.
Pendekatan tersebut kemudian dilanjutkan melalui pendampingan ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah dua tahun, dan balita.
Dengan menggabungkan pemetaan risiko, edukasi, dukungan gizi, dan perbaikan kondisi lingkungan, pemerintah daerah berupaya membangun penanganan yang lebih menyeluruh. Kolaborasi lintas sektor diharapkan membantu memastikan keluarga berisiko mendapat pendampingan yang sesuai dan berkelanjutan.
Editor : Redaksi
